Ekonomi Vs Politik

Hampir sebagian besar politisi negeri ini tak pernah henti2nya mengkritik para ekonom2 kita, yang katanya lulusan PhD tapi ga pernah becus ngurus ekonomi negara..sementara para ekonom kita pun ga mau kalah..gimana mau memajukan ekonomi lha wong setiap kebijakan selalu diintervensi politisi2 yg cm punya kepentingan sempit...
Bener ato nggak ya, kok rasa2nya dua cabang ini kayak terlibat perang dingin..apalagi kalau udah membahas isu2 sensitif kayak privatisasi,impor beras..dsb..jadi aku yg mencoba memamahi keduanya rasanya kayak kegencet diantara dua gajah yg sedang main sumo...("stuck in the middle" juga diartikan seseorang yang ga jelas arahnya mo kemana..haha)

coba ah iseng2 memetakan kedua jenis ilmu itu...dengan framework uthak-athik gathuk tentunya:

coba deh perhatikan poin pertama, baik ekonom maupun politisi sadar, semakin besar capital yang bisa dimiliki, smakin mempermudah mereka memperbesar kekayaan/kekuasaan yg mereka miliki...makanya kongloromerat gampang bgt makin memperkaya diri, sama kayak advantage yg dimiliki seorang incumbent.

Dari segi motivasi jelas, kedua ilmu itu cuma alat mencapai tujuan. Alat ini bisa untuk perbaikan atau justru merusak (tergantung siapa yg memakai alat itu, man behind the gun)

Ekonom terbagi 2 aspek, aspek mikro yg berorientasi growth, dan aspek makro yg berorientasi balance..mestinya demikian juga politik, kapan harus tau vote gathering kapan harus tahu kompromi (demi stabilitas politik juga).
Dalam ekonomi ada yang namanya Market Failure (monopoli,dsb),demikian juga dalam politik bisa saja terjadi Democracy Failure (mungkin ini yg terjadi di Indonesia, intinya ada unequal playing field partai> misal jadi politik uang,dsb).

Lawan dari market failure dalam ekonomi juga dikenal government failure (ekonomi terkontrol yg kadang malah ga efisien n terlalu birokratis)..nah dalam politik ini diwakili gejala kediktatoran otoriter sebagai kontratesis demokrasi.

Nah yang jadi pertanyaan..ekonomi perusahaan modern sudah punya mekanisme kontrol manajemen yang jelas. Tapi di organisasi politik sistem manajemen kontrolnya kok kurang berkembang ya?..trmasuk mekanisme reward punishment utk anggota parpol n dewan.Diperusahaan mekanisme profit sharing shareholder itu biasa, tapi diparpol kompromi power sharing bisa alot bgt?..belum lagi kontrol anggota dewan yang dengan seenak sendiri bikin kebijakan demi perut sendiri (mengatasnamakan rakyat tentunya)..lebih jauh ttg uneg2 ini udah tumpah di threat sebelumnya...

aku mulai PhD juga nih (baca: Permanent Head Damage),kasih masukan dong wahai para ekonom dan politisi